Rekrutmen Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT) merupakan salah satu unit kerja eselon pertama yang memegang peranan sangat strategis di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Lembaga pemerintah ini bertugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak atas tanah, hak ruang, dan sistem pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan komitmen kuat terhadap kepastian hukum pertanahan serta transformasi layanan berbasis digital, Ditjen PHPT menjadi garda terdepan dalam menjaga tertib administrasi aset tanah masyarakat maupun aset negara.

Bagi Anda yang sedang mencari ulasan mendalam mengenai profil lembaga, tugas pokok dan fungsi utama, struktur organisasi teknis, hingga informasi peluang karir Pegawai Non-ASN terbarunya, simak rangkuman lengkapnya di bawah ini.

Kedudukan dan Lokasi Kantor Pusat

Sebagai unsur pelaksana tugas teknis di tingkat pusat, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kepemimpinan lembaga ini dijalankan oleh Direktur Jenderal bersama jajaran pejabat tinggi pratama yang mengoordinasikan ribuan satuan kerja pertanahan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Guna mendukung kelancaran koordinasi kebijakan nasional serta pelayanan konsultasi pertanahan tingkat pusat, kantor operasional utama Ditjen PHPT berlokasi di kompleks gedung utama Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja Nomor dua, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tugas Pokok dan Fungsi Utama

Dalam menggerakkan roda pelayanan pertanahan nasional dan memastikan setiap bidang tanah memiliki legalitas yang sah, Ditjen PHPT menyelenggarakan beberapa fungsi utama sebagai berikut:

• Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Hak Tanah: Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan serta penetapan hak atas tanah, hak ruang, serta perlindungan hak komunal maupun tanah ulayat masyarakat hukum adat.
• Sistem Pendaftaran Tanah dan Pembinaan PPAT: Mengelola mekanisme pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis, pemeliharaan data pendaftaran tanah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta mitra kerja pertanahan lainnya.
• Pengelolaan dan Penetapan Tanah Pemerintah: Mengatur tata kelola, penetapan hak pakai atau hak pengelolaan, serta pendaftaran aset tanah milik instansi pemerintah pusat maupun daerah guna mencegah terjadinya sengketa aset negara.
• Bimbingan Teknis, Supervisi, dan Evaluasi: Memberikan pendampingan teknis, pemantauan, serta evaluasi kinerja kepada Kantor Wilayah BPN provinsi dan Kantor Pertanahan kabupaten atau kota agar seluruh layanan masyarakat berjalan transparan, cepat, dan akuntabel.

Susunan Organisasi dan Direktorat Teknis

Untuk menjalankan mandat yang luas di seluruh penjuru nusantara secara efektif, Ditjen PHPT didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal yang menangani urusan administrasi serta empat direktorat teknis utama:

• Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang: Berfokus pada penyusunan regulasi serta proses pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak atas tanah (seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai) serta hak pengelolaan ruang.
• Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang: Mengelola standarisasi sistem pencatatan pendaftaran tanah, peralihan hak, pembebanan hak tanggungan, hingga pengembangan layanan sertifikat tanah elektronik.
• Direktorat Pengaturan dan Pembinaan PPAT: Bertanggung jawab atas pengangkatan, wilayah kerja, pembinaan kode etik, serta peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Akta Tanah di seluruh Indonesia.
• Direktorat Tanah Ulayat dan Tanah Instansi Pemerintah: Menangani inventarisasi, pengukuhan, serta pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat dan sertifikasi barang milik negara atau daerah berupa tanah instansi pemerintah.

Peluang Karir dan Informasi Rekrutmen Non-ASN

Selain merekrut aparatur sipil negara melalui jalur seleksi nasional, Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN secara berkala membuka kesempatan berkarir bagi talenta muda profesional melalui jalur Rekrutmen Pegawai Non-ASN (Tenaga Pendukung) untuk mendukung kelancaran program strategis pertanahan di kantor pusat Jakarta Selatan.

Saat ini Rekrutmen Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN kembali membuka lowongan kerja terbaru pada bulan November 2026. Adapun dibawah ini adalah posisi jabatan yang saat ini tersedia bagi Anda para pencari kerja yang tertarik untuk mengembangkan karir Anda bersama Rekrutmen Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN dengan kualifikasi sebagai berikut.

Lowongan Kerja Rekrutmen Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN

REKRUTMEN PEGAWAI NON ASN

• Tenaga Pendukung Pengelola Data Permohon Penetapan Tanah Instansi Pemerintah

Kualifikasi

• Pria, usia maksimal 27 tahun
• Pendidikan minimal S1/sederajat (diutamakan jurusan Ilmu Administrasi)
• Memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan dokumen yang baik serta mampu mengoperasikan ms.office, khususnya ms. word, ms. excel dan ms. powerpoint (diutamakan yang memiliki pengalaman kerja di bidang terkait)
• Mampu bekerja dalam tim maupun individu serta memenuhi target pekerjaan
• Teliti, cermat, jujur dan bertanggung jawab

Persyaratan Dokumen

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Surat Lamaran yang ditujukan kepada Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat dan Tanah Komunal
• Ijazah dan Transkrip Nilai (legalisir)
• CV (Curiculum Vitae)
• Sertifikat Pendukung (sebagai nilai tambah)

Apabila semua syarat Rekrutmen Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN sudah anda lengkapi, selanjutnya silahkan kirim lamaran CV anda via email data.subditphtp@gmail.com

Batas pendaftaran : 20 November 2026

Rekrutmen Ditjen PHPT Kementerian ATR/BPN

Kantor Kementerian ATR/BPN, Jl. Sisingamangaraja No. 2, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan